Cakrawala Merah, Jakarta – Menyikapi berbagi isu dan peristiwa terkait penyelenggaraan dan hasil Pemilu di seluruh Indonesia serta kinerja penyelenggara pemilu yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, Lembaga Studi Visi Nusantara, pada Senin (16/12/2024) menggelar diskusi media terkait Kontroversi Pilkada Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.
Saat ditemui usai diskusi, Direktur VNM mengungkap bahwa kinerja lembaga penyelenggara pemilu perlu disoroti bahkan dievaluasi secara holistik dan mendasar sehingga kinerja para aparat penyelenggara pemilu lebih optimal dan maksimal.
“Kalau kita baca nomenklatur KPU dan Bawaslu komisi pemilihan umum berarti dia hanya menyelenggarakan pemilihan umum, Badan pengawasan pemilihan umum berarti dia hanya mengawasi pemilihan umum. Nah ketika pemilu dan pilkada nya diselenggarakan dalam satu tahun yang sama maka berarti mereka hanya bekerja satu tahun yang sama, baik KPU Bawaslu maupun DKPP dan jika ditambah dengan proses dan tahapan pemilu maka mereka hanya bekerja sekitar 2 tahun, dan sisa 3 tahun itu mereka bikin apa ?
Lebih lanjut Direktur menegaskan bahwa untuk mencapai kinerja yang lebih optimal demi kepentingan rakyat mana evaluasi tersebut harus segera dilakukan.
“Oleh karena itu perlu ada sebuah evaluasi besar terhadap penyelenggaraan pemilu” Tegasnya.
Diskusi bersama media ini menghadirkan sejumlah pembicara antara lain ;
1.Yusfitriadi (Visi Nusantara Maju)
2. Jeirry Sumampow (TePi Indonesia)
3. Jojo Rohi (KIPP Indonesia)
4. Ray Rangkuti (LiMa Indonesia)
5. Lucius Karus ( FORMAPPI Indonesia)
6. Arif Susanto (Exposit Strategic)
Moderator : Rizki Riyanto (Direktur Eksekutif LS Vinus)
Tema yang diangkat dalam diskusi kali ini adalah Kontroversi Pilkada Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan. (Red/ymn)