CAKRAWALA MERAH, JAKARTA – Ratusan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengatasnamakan diri Koordinator Aksi Mitra MBG Se-Jawa Barat mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Kedatangan tersebut untuk meminta kejelasan terkait operasional dapur MBG yang diklaim belum berjalan.
Koordinator Aksi, Iman Rohiman, menyampaikan pihaknya telah melakukan konsolidasi selama 20 hari di berbagai kabupaten di Jawa Barat.
Menurut Iman, berdasarkan data versi mitra, dari sekitar 6.000 titik dapur di Jawa Barat, ada sekitar 800 hingga 1.000 dapur yang hingga kini belum beroperasi atau belum mendapatkan kejelasan pembayaran.
“SK kami diberikan tanggal 25 Oktober, sampai hari ini belum ada kejelasan operasional,” kata Iman di depan Kantor BGN, seperti dikutip dari pernyataannya.
Selain soal operasional, mitra juga mengeluhkan tata kelola terkait kebijakan SPS 2 dan moratorium dapur. Menurut versi mitra, kebijakan tersebut dinilai merugikan dan menghambat operasional di lapangan.
Iman menegaskan pihaknya mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto terkait MBG sebagai program untuk anak bangsa. Ia menyebut program tersebut sangat dinantikan anak-anak di pelosok desa.
“Kami bukan menuntut, kami memberi masukan. Kami adalah mitra, partner kerja yang ingin menyukseskan program ini. Kami berharap dihargai ketika bertamu untuk berdialog,” ujarnya.
Iman mengklaim upaya komunikasi telah dilakukan secara resmi. Ia menyebut pihaknya telah bersurat kepada BGN dan prosesnya juga telah difasilitasi oleh pihak kepolisian serta DPR RI, namun belum mendapatkan jawaban yang diharapkan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapatkan klarifikasi dan hak jawab terkait keluhan mitra tersebut.
Dalam keterangannya, Iman memaparkan data versi koordinator aksi mitra sebagai berikut:
– Di Jawa Barat: dari 6.000 titik dapur, diklaim 800-1.000 titik belum beroperasi.
– Di wilayah 3T: dari 5.400 titik, diklaim belum ada yang beroperasi.
– Secara nasional: total diklaim ada 13.000 titik dapur yang belum beroperasi.
Terkait nilai investasi, Iman menyebutkan jika satu dapur membutuhkan biaya hingga Rp 2 miliar, maka potensi nilai investasi mitra secara nasional dinilai mencapai puluhan triliun rupiah. Angka tersebut merupakan klaim dan hitungan versi pihak mitra.
“Kami ingin dimusyawarahkan secara baik-baik. Kalau tidak ada dialog, rekan-rekan kami dari Banten dan Jawa sudah mulai menyiapkan langkah hukum melalui gugatan ke pengadilan,” pungkas Iman.
Pernyataan Sikap Mitra MBG Se-Jawa Barat:.
1. Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis sebagai program mulia untuk anak bangsa.
2. Kami menilai tata kelola BGN saat ini merugikan mitra secara nyata melalui kebijakan SPS 2 dan moratorium dapur tanpa kejelasan operasional dan pembayaran.
3. Kami kecewa Kepala BGN tidak menemui kami padahal sudah bersurat resmi dan difasilitasi oleh Kepolisian dan DPR RI. Ini bentuk tidak menghargai mitra sebagai partner kerja.
4. Kami menuntut kejelasan nasib 13.000 dapur di seluruh Indonesia (6.000 di Jabar) yang sudah dibangun dengan biaya miliaran rupiah per dapur namun belum running.
5. Jika tidak ada dialog dalam waktu dekat, kami akan menempuh jalur hukum. Proses gugatan ke pengadilan sudah mulai disiapkan mitra dari Banten dan Jawa.
Redaksi masih belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak BGN dan pemberitaan ini disusun masih berdasarkan keterangan sepihak dari Koordinator Aksi Mitra MBG Jabar. Redaksi terbuka untuk hak jawab dari Badan Gizi Nasional (BGN) demi perimbangan dalam pemberitaan.(Redaksi)
