Cakrawala Merah, Jakarta- Ketua Umum Asosiasi Permancingan Indonesia (APRI) Kais Haryanto melihat skala prioritas dalam meningkatkan wisata pemancingan, adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pemandu (tour guide) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sebagai pengakuan resmi terhadap kompetensi seseorang dalam bidang tertentu dapat meningkatkan minat di bidang usaha wisata pemancingan.
Selama ini, masyarakat pesisir menangkap ikan dengan cara mengebom laut (bom ikan) yang jelas merusak lingkungan dan melanggar hukum.
“APRI bisa memberikan pelatihan. Sehingga mereka (masyarakat pesisir) tidak lagi melakukan bom ikan, sebaliknya memancing sambil memajukan wisata bahari, wisata memancing di laut” ujar Kais kepada audiens pada diskusi Indonesia Maritime Week (IMW) di JCC Senayan.
Lebih lanjut Kais mengungkapkan bahwa selama ini, masyarakat pesisir melakukan bom ikan dengan berbagai resikonya bahkan ada pelaku yang mengalami tangan putus akibat bom ikan ketika hendak melempar ke sungai ataupun laut, bom tersebut meledak dalam genggaman tangan.
Bahkan menurutnya banyak nelayan tewas dengan kedua tangan putus, sekalipun jika mereka tidak mengalami kecelakaan akibat bom, ikan yang mereka dapat dengan kualitas sangat rendah.
“Tapi kalau memancing, ikannya besar-besar, nelayan, masyarakat pesisir, aman. Permancingan juga berorientasi pada ramah lingkungan, berkelanjutan karena itu kegiatan pelatihan untuk nelayan pesisir sudah sangat mendesak dan kami siap bantu,” kata Kais.
Selama ini APRI memiliki asesor, praktisi dan master trainer yang berpengalaman. APRI akan mampu melaksanakan pelatihan pemandu pemancingan sekaligus menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Wisata pemancingan secara garis besar dibagi dua, yakni salt water dan fresh water.
Potensi dan prospek wisatawan mancanegara diperkirakan dapat mencapai 3.000 orang dengan rata-rata pengeluaran selama berwisata mancing, Rp 50 juta/orang dan rata-rata pengeluaran transportasi dan akomodasi sekitar Rp 20 juta per orang sehingga diperkirakan dapat menyerap devisa sekitar Rp 210 milyar per tahun.
“Memancing sudah menjadi lifestyle, mulai menjadi high level. Bahkan lama berwisata mancing, 6 – 7 hari, setara dengan 700-900 juta. Tapi orang asing sangat concerned dengan legal, sertifikasi. Sehingga pemandu wisata mancing harus bersertifikasi,” kata Kais.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa berharap para pelaku usaha yang selama ini memanfaatkan laut untuk kegiatan bisnis, bisa mulai melirik pengalokasian dana CSR (corporate social responsibility) untuk masyarakat pesisir dan nelayan.
“Saya ajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkolaborasi, gandeng perusahaan-perusahaan perikanan untuk CSR, dengan pelatihan menjadi pemandu wisata mancing. Karena ‘benda’ yang dipancing jelas dalam ranah pengawasan KKP,” tutup Rizki Handayani di hadapan audiens IMW. (Red/Ly/Ymn)
