Jakarta, CKWM – Isu Penundaan Pemilu dan dinamika politik Indonesia ditengah resesi global semakin hangat dibahas oleh berbagai kalangan, termasuk Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang PTK yang menggelar Dialog Publik pada Rabu (01/02/2024) di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.
Dialog Publik “Dinamika Politik 2024 dan Ide Penundaan Pemilu Ditengah Ancaman Resesi Global” ini menghadirkan sejumlah nara sumber yaitu, Uchok Sky Khadafi, Ray Rangkuti, Hadi Suprapto Rusli dan Anggota DPD RI, Fachrul Razi.
Dalam pemaparannya, Uchok Sky menyampaikan bahwa penundaan pemilu sangat mungkin terjadi dan ditentukan oleh pihak tertentu.
“Nah inilah yang menentukan jadi Pemilu atau enggak itu enggak berbeda juga, kelihatan seolah pengusaha tapi sebetulnya salah satu dari pemerintah, kita bisa tahu apakah pengusaha dia atau pemerintahan dia begitu. Penguasa atau pengusaha enggak jelas saat ini kita enggak lihat tapi dia menguasai semua hajat hidup orang banyak seperti ; batubara dan tapi dia menentukan semuanya. Ini indikator ditundanya atau tidak pemilu” ujar Ucok Sky.
Ray Rangkuti menegaskan bahwa Isu penundaan pemilu 2024 masih akan terus relevan hingga hari pelaksanaan Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan usulan 3 Periode yang digagas oleh M.Qodari dan Jokpro 2024.
“Nah setelah itu soal penundaan ini apa perbedaan mendasarnya tadi saya Sebutkan itu perbedaan dasarnya tiga kali kita kedua amandemen undang-undang Dasar 1945 dan kalau penundaan, ada dasarnya di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 yaitu pasal 431 dinyatakan bahwa Pemilu dapat ditunda sebagian dan seluruhnya kalau terdapat setidaknya 4 hambatan” kata Ray
Lebih lanjut Rangkuti menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut
“Hambatan pertama bencana alam hambatan yang kedua karena sesuatu yang tak terduga, hambatan yang ketiga adalah karena keamanan, keempat ini yang agak berbahaya yaitu dan atau lainnya atau zat atau gangguan lain nah Apa itu gangguan lainnya sangat tergantung kepada persepsi kita saat ini kalau yang disebutkan tadi oleh Bung Ucok gangguan, yang bisa gangguan kalau kemudian aturannya berubah-ubah misalnya dan kamu memutuskan dari terbuka dan tertutup kalau tingkat kesadaran publik misalnya pengenalan publik terhadap Pemilu masih sekitar 10% ,20% Nah itu bisa nah jadi, tiba-tiba berdasarkan atas itu KPU yang menyarankan kepada Presiden untuk mengeluarkan SK penundaan pelaksanaan yang karena sekarang tahapannya juga berlangsung sampai verifikasi faktual dan sudah sampai ke penetapan partai politik peserta pemilu, berarti tidak mungkin penundaan keseluruhan tahapan tapi yang bisa dilakukan adalah penundaan sebagian” jelasnya
Ray juga menegaskan bahwa isu penundaan pemilu dapat terjadi tanpa perlu adanya amandemen apapun dan relatif lebih aman dibandingkan isu 3 Periode.
“Jadi itu penundaan ini sebetulnya tentu lebih berbahaya dari pada isu 3 periode karena kalau tiga periode itu sensitivitas orang tinggi juga apalagi ujungnya pak Jokowi sudah mengatakan secara tegas menolak, tapi penundaan bisa terjadi secara aman tanpa pakai amandemen macam-macam” tegas Rangkuti.
Dalam pemaparannya, Hadi Suprapto Rusli memperkirakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang akan berlangsung lebih dinamis dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya.
“Penyelenggaraan pemerintahan mungkin apa yang mau saya sampaikan sudah banyak tersampaikan sebelumnya dinamika politik 2024 ini adalah pemilu yang paling seru dibandingkan pemilu-pemilu langsung sebelumnya kenapa, karena tarik-menarik ini akan sampai kepada last minutes menjelang pemilihan calon anggota DPR karena banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang tidak menentu” kata Hadi
Lebih lanjut menurut Hadi, Dinamika penundaan pemilu dan isu-isu lain yang berkembang merupakan sebuah rangkaian skenario yang terus diwacanakan hingga pemilu nanti.
“Penundaan pemilu ini bukan barang baru tetapi bagian dari awal yang saya kira itu adalah satu game ,Jokowi 3 periode kemudian Jokowi Wakil Presiden, kemudian Perpanjangan masa jabatan Presiden dan ini sebenarnya sama cuman beda skenarionya saja, tetapi pelaku di belakang tetap sama. Kemudian yang kedua dan terbuka, kemudian ditambah yang ada satu lagi itu perpanjangan masa jabatan Presiden, masa jabatan Kades nah ini menarik” imbuh Hadi
Senada dengan ketiga nara sumber sebelumnya, Fachrul Razi yang selama 2 periode ini duduk sebagai anggota DPD RI, juga mennilai bahwa penundaan pemilu 2024 merupakan sebuah keniscayaan.
“Bagaiman peluang penundaan? Besar sekali peluangnya, apalagi saat ini oligarki sudah masuk di dalam semua sektor ekonomi masyarakat, semua sektor politik masyarakat dan saudara-saudara sekalian saya ingin katakan adalah persoalan skenario yang diciptakan pertama terkait penundaan Pemilu, konstitusi bisa dirubah, dalam waktu dekat apapun bisa dirubah bahkan ideologi Pancasila” kata Fachrul.
Acara dialog publik ini diikuti oleh pengurus dan anggota PB HMI bersama para aktivis.
